Pungutan dana Komite SMKN 3 Metro di keluhkan Wali Murid

images-1.jpeg

CTV , Kota Metro – Keluhan Kembali dilontarkan salah satu wali murid Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kota Metro terkait penarikan dana komite 2,5 juta.

Wali Murid SMKN 3 yang enggan di sebutkan namanya BH mengatakan, benar ada penarikan dana itu, ada kwitansi dan surat edaran terkait penarikan itu.

“Anak saya bersekolah di SMKN3 Metro, terkait penarikan itu bener surat edaran dan kwitansi ada,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Itu rapat wali murid tanggal 18 januari 2020. Sebelum sudah dilakukan penarikan dahulu baru diadakan rapat,” cetusnya.

Dijelaskan Humas SMKN 3 Kota Metro pada selasa (4/2), untuk persolaan penarikan dana kepada Wali murid ada dasarnya peraturan pemerintahan (PP) 48 tahun 2008, itu semua harus ada kesepakatan bersama baik jumlah anggaran yang akan ditarik kepada wali murid.

“Penarikan dana kepada Wali Murid semua melalui proses dari mengundang Wali Murid dan persetujuan ketua komite sekolah,” paparnya.

Lebih lanjut, Dana Bos yang didapatkan Minimal, maka dari itu sekolah melakukan penarikan kepada wali murid.

“Untuk Jumlah siswa yang ada di Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 3 ada sekitar 1400 siswa dari 9 jurusan yang ada di Sekolah Menegah Kejuruan Negeri ,” cetusnya.

Terpisah melalui Via whatsaap Omdusman Lampung Dayat, untuk persoalan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Metro Omdusman Lampung tidak bisa melakukan tindakan dikarenakan belum ada laporan resmi dari wali murid.

“Kita tidak bisa melakukan penindakan bila belum ada laporan resmi dari pihak orang tua siswa, pengaduan resmi bisa lewat whatsaap. Hanya direspon pada saat jam kerja Yang lebih penting, KTP, Kartu Keluarga (KK), nama siswa dan kartu pelajar. Nanti dijelasin sama petugas pengaduan,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, SMKN 3 Metro melakukan pungutan dengan komite sekolah sebagai garda terdepan, bahkan salah satu item yang di pungut pada peserta didik adalah uang komite,padahal PERMENNDIKBUD nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, telah mengatur batasan serta larangan komite sekolah secara terperinci.

Berdasarkan regulasi yang ada, komite sekolah dilarang lakukan pungutan pada peserta didik, ini berlaku untuk komite di semua jenjang pendidikan, baik komite Sekolah wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP/sederajat) dan begitu juga untuk komite SMA/SMK/Sederajat, yang diperbolehkan hanya mengambil sumbangan sukarela dan mencari bantuan dari pihak luar sekolah.

Untuk detail batasan serta larangan bagi komite sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 10, ayat 1 dan ayat 2,serta pasal 12.

Berikut bunyi pasal diatas:

Pasal 10.

1.Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan
fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan

2.Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Pasal 12
Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;

b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;

Liputan Habib Reporter Cakra

Tinggalkan Komentar Anda

scroll to top