Komisi II DPRD Metro Minta Keringanan Pungutan SPP di Saat Pandemi Covid-19

IMG-20200609-WA0077.jpg

CAKRA , METRO, – Untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19, pemerintah membuat kebijakan agar para siswa belajar di rumah. Bahkan, kini terus diperpanjang, para siswa belajar di rumah dan libur sekolah hingga 13 Juli 2020 mendatang.

Namun, sejumlah sekolah swasta di Kota Metro, dalam kondisi ini masih memunguti SPP. Hal itu menuai gejolak dan kritikan dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Iin Dwi Astuti, Selasa.

Untuk sekolah swasta, pihaknya mengimbau agar tidak menarik iuran SPP secara penuh. Sebab, banyak wali murid mengeluh harus membayar iuran SPP penuh lantaran penghasilan berkurang selama pandemi COVID-19.

“Ini banyak keluhan yang masuk ke kami soal SPP. Saat ini penghasilan masyarakat berkurang karena dampak dari pandemi COVID-19. Maka itu saya minta diberikan keringanan. Karena kasihan para wali murid,” tambahnya.

Surat edaran Kementerian Pendidikan RI Nomor 4 tahun 2020 yang memutuskan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, namun sayangnya sampai saat ini belum dapat direalisasikan oleh sekolah terutama sekolah swasta.

Pihaknya (Komisi II) pun telah menerima keluhan dari beberapa wali murid terkait adanya pungutan SPP tersebut.

“Ada keluhan orang tua murid, yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Mereka ribut, soal biaya SPP. Kan sekolahnya diliburkan, tapi tetap harus bayar penuh, BOS-nya buat apa,” katanya.

Ia meminta pihak sekolah untuk terbuka dan memberikan informasi tersebut kepada wali murid agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Misalnya saja, dihilangkannya agenda Ujian Nasional yang dimana dalam pelaksanaannya menggunakan dana BOS.

“Bukankah ada alokasi untuk pembiayaan UN, Ketika sekarang ditiadakan, kemana anggaran itu dipergunakan,seharusnya pihak sekolah bisa memberikan keringanan pembayaran SPP. Harus clear ini,” tutupnya.

Liputan Mada Koresponden Cakra

Tinggalkan Komentar Anda

scroll to top