Pembangunan SPBU langgar Perbup Nomor 25 tahun 2014

pembangunan-spbu-300120.jpg

Cakra.TV, Tulang Bawang – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang terkesan cuek dalam menyikapi proses pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalintim Cakat, Kelurahan Menggala Selatan yang dinilai melanggar regulasi.

Pembangunan tangki timbun BBM SPBU yang dibangun di bibir jalan lintas timur (jalintim) itu diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada yakni Perbub nomor 25 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan restribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam Perbup ini diatur, persyaratan izin pada pasal 3 poin ke-3 yakni, letak bangunan yang diusulkan oleh pemohon untuk diterbitkan IMB tidak melangar Garis Sepadan Bangunan (GSB).

GSB tersebut dijelaskan yakni, 25 meter dari as jalan untuk bangunan yang berada di jalan negara, 15 meter dari as jalan untuk jalan provinsi, dan 10 meter dari as jalan untuk jalan kabupaten.

Diketahui, SPBU PT Sugih Sinta Energi yang tidak jauh dari daerah aliran sungai (DAS) way Tulangbawang ini diketahui telah mendapatkan IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tulangbawang nomor 530/0619/V.16/IMB.TB/X2019.

Meski, proses pembangunan SPBU itu tidak sesuai dengan Perbub nomor 25 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan restribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, Pemkab Tulangbawang terkesan cuek dan melakukan pembiaran terhadap managemen SPBU yang melakukan pembangunan tangki timbun BBM SPBU yang dibangun di bibir akunting yang merupakan jalan negara.

Padahal dalam Perbup itu pasal 22 diatur tentang pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian izin IMB dilakukan oleh DPM-PTSP.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya DPM-PTSP dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

Sayangnya Pemkab Tulangbawang melalui DPM-PTSP dan Dinas PU hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi terkait IMB Izin Penyimpanan Bahan Bakar, dan Izin Lokasi SPBU PT Sugih Sinta Energi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Ristu, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa SPBU tersebut telah mendapatkan rekomendasi untuk izin lingkungan UKL dan UPL.

“Kalau kami dari DLHD hanya untuk izin lingkungan UKP dan UPL sebagai dasar pengajuan perizinan lainya. Kita hanya untuk pengawasan pra dan sesudah. Untuk pra semua sudah terpenuhi jadi tidak ada alasan untuk tidak kita keluarkan,” jelasnya, Selasa (28/01/2020).

Diberitakan sebelumnya, pembangunan SPBU Jalintim, Kecamatan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang, diduga kuat bermasalah dan perlu dikaji ulang.

Bangunan SPBU yang berada tak jauh dari daerah aliran sungai (DAS) itu, dibangun diduga belum mengantongi izin administratif yang lengkap. Semisal, Amdal Lingkungan dari DLHD Tulangbawang dan Amdal Lalu Lintas dari Mabes Polri, serta syarat penting lainnya.

Selain dari segi administratifnya harus lengkap, pembangunan tangki timbun BBM nya yang dibangun di bibir jalan lintas timur (jalintim) juga musti diperhatikan dan dikaji secara mendalam. Sebab, bila salah kajian dapat berdampak negatif dan membahayakan masyarakat.

Untuk diketahui, tangki timbun BBM di SPBU tersebut berkapasitas sekitar 96 ribu kilo liter. Lebih kurang ada enam (6) unit tangki timbun BBM ukuran 16 ribu liter. Pihak terkait diharapkan tidak tutup mata dan membiarkan tangki timbun tidak berada pada tempat yang pas dan steril.

“Berdasarkan aturannya. Mustinya jarak tangki timbun itu harus 30 M sampai 32 M dari jalan lintas nasional. Itu aturannya. Coba dicek rekomendasi Amdal lalulintasnya dan Amdal lingkungannya,”ujar Andri warga setempat.

Dari pantauan wartawan, terlihat beberapa pekerja sedangan melakukan pekerjaan pembangunan SPBU sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tampak juga ada beberapa orang tengah bekerja di dalam galian tangki timbun BBM.

Salah satu pengawas pekerjaan mengatakan, bahwa pembangunan SPBU itu sifatnya merenovasi. Sudah ada IMB nya dan sudah ada ijin administratifnya. Sudah mengantongi berkas administratif secara lengkap.

“Sudah ada IMB dan ijin nya Pak. Ini dulunya sudah ada. Dan sekarang hanya merenovasi dan penambahan fasilitas pak. Pokoknya sudah lengkap semuanya mas,”terangnya.

Terpisah, Sekretaris DPM-PTSP Kabupaten Tulangbawang Deny Muttaqin, saat Konfirnasi via WA belum memberikan jawaban tanggapan dan keterangan terkait dengan adanya pembangunan SPBU bermasalah di wilayah setempat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulangbawang, Restu, saat dikonfirmasi mengaku akan memberikan tanggapan dan penjelasan, terkait dengan adanya pembangunan SPBU yang diduga bermasalah itu.

“Besok ketemu di kantor saja ya, nanti akan saya jelaskan. Akan saya tanggapi secara lengkap. Biar jelas posisi dan kewenangannya,”ujar Restu, saat dikonfirmasi wartawan Via WA, Senin (27/1/2020).

Kasat Lantas Polres Tulangbawang Iptu Ipran mengaku belum melihat dan menerima berkas administratif atau copian tentang Amdal lalin yang dikeluarkan oleh pihak Mabes Polri yang ditembuskan ke Polres Tulangbawang.

Ia mengatakan, terkait rekomendasi analisis dampak lalulintas yang berwenang adalah Mabes Polri. Sebab itu berada di jalan nasional. Polres Tulanbangbawang sifatnya hanya ditembuskan saja. Namun hingga saat ini belum ada tembusannya.

“Tidak ada tembusan amdal lalinnya. Sampai hari ini belum ada. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada amdal lalin dari Mabes Polri atau belum saya belum lihat dan belum baca. Biasanya kami ditembuskan,” ujar Iptu Ipran.

Liputan Tri, reporter CakraTV

Tinggalkan Komentar Anda

scroll to top