METRO (Cakra) – Ratusan pegawai yang tergabung dalam Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Metro menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Metro, Selasa (17/3/2026). Aksi ini dipicu polemik pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dinilai tidak adil dan berubah secara sepihak menjelang Idul Fitri.
Sejak pagi, massa aksi yang didominasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memadati halaman gedung dewan. Mereka terdiri dari “pasukan kuning” (petugas kebersihan) dan “pasukan hijau” (petugas pemelihara ruang terbuka hijau). Dengan seragam kerja lengkap, mereka berbaris sambil menyampaikan orasi dan membawa aspirasi.
Aksi semakin dramatis saat para demonstran memarkirkan kendaraan pengangkut sampah beserta muatannya di depan gedung DPRD. Simbol tersebut menjadi ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan Pemkot Metro yang dinilai tidak berpihak pada pegawai PPPK Paruh Waktu.
Dalam orasinya, massa menuntut kesetaraan pemberian THR sebesar Rp1.200.000 atau setara satu bulan gaji. Tuntutan ini muncul karena para pegawai mengaku telah menandatangani kesepakatan awal penerimaan THR senilai Rp1,2 juta. Namun belakangan, mereka kembali diminta menandatangani perubahan nilai THR menjadi hanya Rp300 ribu.
Perubahan mendadak itulah yang memicu kemarahan para pegawai. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi para pekerja garda terdepan yang selama ini menjaga kebersihan dan keindahan Kota Metro.
Siswanto, salah seorang orator dari pasukan kuning, meluapkan kekecewaannya di hadapan massa.
“Awalnya kami sudah menandatangani THR sebesar Rp1,2 juta. Itu yang dijanjikan kepada kami. Tapi tiba-tiba kami diminta menandatangani ulang dengan nilai Rp300 ribu. Ini tidak adil bagi kami yang bekerja setiap hari membersihkan kota!” teriaknya penuh emosi.
Menurutnya, para petugas kebersihan dan pemelihara taman telah bekerja tanpa mengenal waktu demi menjaga wajah Kota Metro tetap bersih dan tertata. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan layak dari pemerintah.
Aksi ini bukan kali pertama. Sehari sebelumnya, Senin (16/3/2026), para pegawai juga sempat menggeruduk gedung DPRD Kota Metro dengan keluhan yang sama. Saat itu, mereka meminta legislatif turun tangan memperjuangkan hak-hak pekerja yang terabaikan.
Ironisnya, dari total 25 anggota DPRD Kota Metro, hanya dua orang yang bersedia turun langsung menemui demonstran. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi I Sutikno (PKB) dan Sekretaris Komisi I Kun Komaryati (Partai Golkar).
Keduanya menerima perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat komisi dan berjanji akan menampung serta memperjuangkan aspirasi para pegawai agar mendapatkan solusi adil.
Sementara di luar ruang rapat, ratusan massa masih bertahan menunggu hasil pertemuan. Mereka berharap DPRD benar-benar menjadi jembatan antara pekerja dan pemerintah, bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan tanpa solusi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Aksi ini menjadi potret kegelisahan para pekerja sektor pelayanan publik yang selama ini berada di garis depan, namun sering kali berada di posisi paling rentan dalam kebijakan birokrasi. Di tengah semangat menyambut Lebaran, para petugas kebersihan Kota Metro justru harus turun ke jalan memperjuangkan hak yang diyakini telah dijanjikan.
Jika polemik ini tidak segera menemukan jalan keluar, bukan tidak mungkin gelombang protes serupa akan terus membesar. Ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam memperlakukan para pekerja layanan publik secara adil dan manusiawi.
Red
Tinggalkan Komentar Anda