Mahasiswa asal Lampung Tengah ikut melakukan uji materil aturan Dewan Pengawas KPK di Mahkamah Konstitusi

IMG-20200202-WA0022.jpg

CTV , Lampung tengah – Setelah dikeluarkanya Undang-Undang KPK baru, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, muncul pro kontra di masyarakat khususnya terkait keberadaan Dewan Pengawas.

Alhasil, sejumlah pasal terkait Dewan Pengawas di dalam UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi dan diminta agar ditinjau ulang konstitusionalitas aturan terkait lembaga pengawas internal di dalam lembaga anti rasuah tersebut.

Mahasiswa asal Lampung Tengah menjadi salah seorang yang tergabung dalam Justitia Omnibus, organisasi gabungan mahasiswa nasional yang melakukan uji materil aturan Dewan Pengawas KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adalah Reski Ervianto akademisi Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Ia bersama Muhammad Ardi Langga, praktisi hukum alumni Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta sejumlah rekannya yang lain melakukan uji materil tersebut.

Permohonan uji materil tersebut teregistrasi dengan No. 77/PUU-XVII/2019 yang agendanya telah disidangkan sejak tanggal 2 Desember 2019 lalu di Gedung MK Jakarta.

Di selah kegiatannya di Lampung Tengah, Reski mengatakan, permohonan tersebut ditujukan agar Mahkamah Konstitusi kedepannya mendapatkan legitimasi formil untuk mengeluarkan putusan bersyarat (conditional decision).

Terlebih menurut Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta periode 2018-2019 itu,kedudukan Dewan Pengawas dalam konstruksi normatif pada undang-undang a quo sangat bermasalah.

Selain itu, Riski yang juga pernah menduduki Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan paguyuban Garis Alam Yogyakarta (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Bandar Lampung) mengatakan, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan dewan pengawas, berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum (Rechtstaats) dan prinsip independensi pada proses peradilan (Independent Judiciary).

Selain itu, para pemohon bersamaan dengan permohonan uji materiil terhadap UU KPK juga mengajukan permohonan uji materiil UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Pasalnya, MK sejak didirikan 2003 silam hingga akhir 2018 lalu telah mengeluarkan 153 putusan bersyarat, dengan rincian 136 putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan 17 putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional),” kata Riski Ervianto, Sabtu (1/2/2020).

Putra sulung Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah Yulius Heri itu menjelaskan, di Pasal Pasal 51A ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan, hanya ada tiga jenis putusan.

Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga,menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 57 ayat (3) UU a quo hanya memberikan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap putusan yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan.

“Sehingga selama ini kami selaku pemohon memandang terdapat kekosongan hukum atau bahkan ambiguitas (contradictio in terminis) terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat,” ujarnya.

Oleh karena itu lanjutnya, ia dan rekan-rekannya selaku pemohon dalam Perkara No. 77/PUU-XVII/2019, mengajukan pengujian konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam ketiga undang-undang tersebut.

Liputan (MUJAHID BILLAH) Reporter Cakra

Tinggalkan Komentar Anda

scroll to top