Cakra.TV, Kota Metro – Pemerintah Kota Metro memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong penguatan transparansi, pengawasan serta partisipasi masyarakat.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto saat memberikan sambutan di kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat di Aula Pemkot Metro, Kamis (1/10).
Dikatakannya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi perlu membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta penanaman nilai integritas.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan integritas moral dan tata kelola pemerintahan, organisasi, serta masyarakat dengan membangun sistem pencegahan yang kuat,” katanya.
Ia menjelaskan, penguatan pencegahan korupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan kultural.
Secara struktural, pemerintah perlu memperkuat sistem, manajemen, pengawasan, serta standar operasional prosedur (SOP). Sedangkan secara kultural diperlukan perubahan pola pikir dan perilaku seluruh unsur pemerintahan maupun masyarakat.
“Secara struktural kita harus kuat, tetapi secara kultural juga harus kita perbaiki, hal ini terjadi karena dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitar akan membentuk karakter kita terhadap korupsi itu sendiri,” jelasnya.
Ahmad juga mengingatkan jajaran pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Seperti pemberian uang dalam berbagai kegiatan, meskipun dalam lingkup dan nilai yang relatif kecil.
“Saya berharap kepada semua pejabat maupun kepala OPD untuk menghilangkan budaya memberikan uang, walaupun itu hanya acara kecil-kecilan. Persepsi masyarakat tidak bisa kita pastikan dan hal tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap perilaku kita sebagai pejabat negara,” tegasnya.
Pemkot Metro, lanjut dia, juga terus melakukan pembenahan terhadap pola dan manajemen kerja, perbaikan SOP, serta penguatan infrastruktur pelayanan publik.
Ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara terukur, tepat waktu, transparan, dan memiliki persyaratan yang jelas.
“Seluruh pelayanan harus terukur, tepat waktu, transparan, dan persyaratannya jelas. Masyarakat juga harus mengetahui sampai mana batas pelayanan yang mereka terima dan yang mereka minta kepada pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, inisiator kegiatan, Hendra Apriyanes, mengatakan pemerintah dan masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda dalam pembangunan, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kepentingan publik.
“Pemerintah tidak mungkin membangun daerah tanpa masyarakat. Dan masyarakat juga tidak mungkin berharap ke depan lebih baik tanpa pemerintahan yang baik. Perannya berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, tetapi tujuannya satu, yaitu kepentingan publik,” ujarnya.
Menurutnya, adanya forum ini tidak bertujuan menempatkan pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak yang selalu benar. Tetapi, untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, batas kewenangan, serta peran masing-masing dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
“Kritik, pengawasan, dan keterbukaan informasi perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme pencegahan bukan sebagai serangan. Sementara pengawasan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya,” terangnya.
“Pemerintah dan masyarakat berada dalam satu ruang yang sama, yaitu menjaga kepentingan masyarakat,” imbuh Hendra.
Dia menuturkan, momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, menyusun kebijakan, memberikan pelayanan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Integritas dan antikorupsi bukan hanya persoalan hukum. Ini juga persoalan amanah dan lebih jauh lagi persoalan kepercayaan,” ujarnya.
Hendra juga menegaskan bahwa kehadiran jajaran Pemkot Metro dan OPD dalam kegiatan hari ini menjadi bagian dari bentuk dukungan terhadap agenda pencegahan korupsi yang diharapkan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui kehadiran dan partisipasi aktif.
“Kami berharap dukungan terhadap kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi. Kehadiran maupun ketidakhadiran pihak yang telah diundang akan menjadi bagian dari evaluasi kegiatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan untuk melihat sejauh mana para pemangku kepentingan mengambil bagian dalam agenda pencegahan korupsi.
“Apabila terdapat dinas atau OPD yang tidak hadir tanpa disertai keterangan yang jelas, tentu akan menjadi bagian dari evaluasi secara serius. Saya tidak ingin kegiatan yang menghadirkan KPK RI ini hanya berhenti pada aspek seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman, komitmen, serta penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya
Tinggalkan Komentar Anda