Cakra.TV, Lampung Tengah – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) soroti program Bupati setempat Loekman Djoyosoemarto terkait pengadaan 95 unit kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi PKH Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan itu sebesar Rp 1 milyar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Lamteng Yunisa Putra menilai dana sebesar 1 milyar itu tidak tepat peruntukannya.
“Masih banyak yang perlu diperhatikan, baik dari Kesehatan ataupun pendidikan, ini justru dana sebesar itu (1 milyar) hanya untuk membeli sepeda motor,” kata Yunisa Putra Jumat (03/01/20).
Sekretaris Nasdem Lamteng ini sanksi dengan komitmen Bupati Loekman yang ingin memajukan dunia pendidikan di Lampung Tengah.
“Saya sangsi dengan komitmen Bupati yang ingin majukan pendidikan tetapi dia menghamburkan uang rakyat sedangkan masih banyak gedung sekolahan yang hancur,” ungkapnya.
“Coba uang sebnyak itu Bupati pakai untuk memperbaiki gedung sekolah SD N 1 Terbanggi Besar yang waktu lalu komisi II lakukan kunjungan, pasti sekolah tersebut sudah sangat bagus dan layak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan sangat sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat lanjutnya, wajib hukumnya untuk menyuarakan suara rakyat dan tidak tinggal diam jika pemerintah daerah tersebut menghambur hamburkan uang rakyat yang tidak jelas manfaatnya.
“Saya sebagai wakil rakyat harus menyuarakan suara rakyat dan saya akan terus kritisi kebijakan kebijakan pemerintah daerah yang tidak bermanfaat karna ini uang dari rakyat dan harus benar benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sesaat,” cetusnya.
Terpisah Ketua SMSI Lampung Doni Irawan ikut menyoroti hal tersebut. Ia menyayangkan anggran yang cukup besar hanya diperuntukan membeli sepeda motor.
Doni menilai jelang pelaksanaan pemilihan bupati, Kapala daerah justru kerap menjadikan programnya hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak pro rakyat.
“Anggaran seperti ini sebaiknya dialihkan dulu untuk kepentingan yang menjadi skala prioritas. Masih banyak jembatan, jalan, dan sekolah yang rusak di Lamteng,” pungkasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terkait pembelian sepeda motor tersebut, Bupati Loekman berdalih program tersebut sudah dipertimbangkan dan telah disetujui oleh badan anggaran DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019.
“Kacamata kita melihat sesuatu itu kan beda beda. Kita menentukan program itu sudah dengan pertimbangan yang banyak dan itu pun sudah dikoreksi oleh badan anggaran. Jangan sudah disetujui dan ketok palu baru sekarang ribut ributnya,” beber Loekman.
Lebih lanjut, Loekman menegaskan jika pemerintah daerah Lampung Tengah tetap komit terhadap kemajuan pendidikan.
“Kita tetap komit dan nanti saya akan lakukan roadshow di Jakarta untuk mencari bantuan bantuan untul memperbaiki gedunng sekolah
yang tidak layak,” ujarnya.
Tempat terpisah, Kepala Sub Bagian (Kasubag) pengadaan, Lukman Nur Hakim menjelaskan bagian perlengkapan membeli sebnyak 95 unit sepada motor keluaran Yamaha dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.1 milyar lebih.
“Pengadaan pada perubahan kemarin sebanyak 95 unit motor dengan anggaran Rp.1 milyar lebih mas,” ujarnya.
Sedangkan peruntukan sepeda motor tersebut, Lukman mengatakan diperuntukan untuk PKH Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan.“Kalo tidak salah untuk PKH, Polpp sama gapoktan mas motor itu,” pungkasnya.
Liputan Billah, koresponden CakraTV
Tinggalkan Komentar Anda